Gus Par Perjuangkan 149 Formasi PNS Karangasem ke Pusat

KARANGASEM – Pemerintah Kabupaten Karangasem terus berupaya mengatasi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) yang terjadi akibat tingginya jumlah pegawai memasuki masa pensiun. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata alias Gus Par bahkan turun langsung ke Jakarta untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan aparatur Karangasem kepada pemerintah pusat.

Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi sebanyak 642 PNS Karangasem memasuki masa pensiun sepanjang 2024–2025. Kekosongan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di sejumlah perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Pada Rabu (16/9/2026), Gus Par bersama Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta, Kepala BKPSDM Tjok Alit Surya Prabawa dan jajaran terkait mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Rombongan Pemkab Karangasem diterima Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA bersama Tim Kedeputian SDM Aparatur. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Karangasem untuk menyampaikan langsung kondisi riil kebutuhan ASN di daerah.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Karangasem mengusulkan 149 formasi PNS kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan prioritas masing-masing perangkat daerah, analisis kebutuhan aparatur, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Gus Par menegaskan, perjuangan pemenuhan formasi PNS tersebut bukan semata-mata untuk menambah jumlah pegawai. Menurutnya, keberadaan aparatur yang memadai sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Sebanyak 642 PNS kita telah memasuki masa pensiun selama 2024–2025. Ini tentu berpengaruh terhadap kebutuhan SDM aparatur di Karangasem. Karena itu, kami mengusulkan 149 formasi PNS yang sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan prioritas perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Gus Par.

Selain memperjuangkan formasi PNS, Pemkab Karangasem turut menyampaikan persoalan penataan PPPK kepada pemerintah pusat. Di antaranya terkait peluang pengangkatan PPPK yang memenuhi ketentuan menjadi PNS serta penataan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Gus Par berharap pemerintah pusat dapat melihat kebutuhan aparatur Karangasem berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut regenerasi aparatur semakin penting mengingat jumlah PNS yang pensiun cukup besar dalam dua tahun terakhir.

“Kami datang bukan sekadar mengusulkan penambahan pegawai. Kami menyampaikan kebutuhan riil Karangasem. Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian sehingga kebutuhan aparatur kita bisa terpenuhi sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA menyampaikan bahwa usulan kebutuhan ASN dari pemerintah daerah harus berbasis pada kebutuhan organisasi, beban kerja, prioritas pelayanan dan kebijakan penataan ASN secara nasional.

Data kebutuhan, analisis jabatan, analisis beban kerja serta kemampuan keuangan daerah menjadi bagian penting yang akan diperhatikan dalam proses penataan aparatur.

Pemerintah pusat selanjutnya akan mencermati usulan Pemkab Karangasem sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Bagi Karangasem, langkah Gus Par ke Jakarta ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan kebutuhan aparatur sekaligus menjaga agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan di tengah tingginya jumlah PNS yang memasuki masa pensiun. (tim)